Konsep Dasar e-Government

Pengantar e-government

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berimplikasi pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut berbanding lurus dengan keinginan untuk memanfaatkan secara positif tekhnologi tersebut yang dapat membawa keuntungan dan kemanfaatan yang lebih terhadap aktivitas manusia. Perkembangan tekhnologi yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Implikasi konsep dasar e-government salah satunya adalah dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah melalui e-commerce. Keberhasilan e-Commerce dalam memanfaatkan tekhnologi informasi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengadopsi pemanfaatan teknologi tersebut pada bidang pemerintahan.

Menyoal e-government tidak dapat dipisahkan dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat didunia tekhnologi informasi mesti dimanfaatkan secara baik dan benar dalam rangka memperbesar manfaat dari teknologi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan.  Konsep dasar e-government memerlukan memanfaatkan TI dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan (Chen et al., 2009).

Implementasi e-Government

Pemanfaatan tekhnologi informasi dalam bidang pemerintahan kemudian disebut e-government yang dalam pengembangannya dimaksudkan agara dengan pemanfaatan teknologi akan mebawa manfaat positif yang lebih besar terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bahkan dalam beberapa kajian dan penelitian disebutkan bahwa E-Government telah dianggap sebagai suatu bentuk solusi yang tepat dalam bidang teknologi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan E-Government telah disajikan dan diterapkan di negara-negara di seluruh dunia sebagai salah satu kemajuan yang paling menarik dalam bidang pemerintah sejak pertengahan tahun 1990-an (OECD, 2003).

Pelaksanaan E-Government sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membagi informasi kepada masyarakat kemudian berkembangan kearah yang lebih luas yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan penuh kepada masyarakat. Masyarakat melalui e-Government dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui fasilits yang disediakan oleh pemerintah, dan bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi dari e-government, masyarakat atau publik dapat melakukan interaksi interaktif dengan komponen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Hal ini dapat diwujudkan karena pemerintah dengan E-Government telah menyediakan fasilitas on-line untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat dan sekaligus memberikan layanan interaktif seperti dalam penyusunan kebijakan publik, sosialisasi program pemerintah dan sampai pada pelayanan pembayaran kewajiban pajak dari masyarakat. Inilah yang sebenarnya menjadi dasar utama sehingga penerapan E-Government dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dimana masyarakat dapat dengan bebas memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya.

Interaksi e-Government

Banyak pemerintah, baik yang termasuk di tingkat nasional maupun daerah, memulai berbagai  inisiatif menyangkut penerapan E-Government untuk mengembangkan dan memajukan fungsi online mereka. E-Government berusaha untuk memberikan dan menyediakan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat termasuk dunia bisnis/perusahaan yang menciptkan interaksi timbal balik agar masyarakat dapat memperoleh masukan yang menyangkut kebijakan pemerintah. Beberapa model interaksi dalam konteks e-government telah dikembangkan mulai dari (1) G2C (Government to Citizen), (2) G2B (Government to Business), (3)  G2G (Government to Government), dan (4) G2E (Government to Employee), (Wardiana, 2003).

Tujuan e-government

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah publik (World Bank, 2000). Transformasi ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dielakkan (Jaeger, 2003), dimana sistem implementasi e-government telah menarik minat para peneliti, dan diyakini merupakan salah satu implementasi TI yang paling signifikan dalam menghadapi tantangan transformasi organisasi kedepan (Warkentin et al, 2002;. Marche & McNiven, 2003). Dalam dua belas tahun terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah berusaha mengadopsi e-government sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan kepada warga setiap saat tanpa mengenal batas waktu.  Hampir semua negara, di mana sebagian besar pemerintah dan sejumlah besar pemerintah daerah telah menyediakan website di mana digunakan untuk menerbitkan e-government (Norris & Lloyd, 2006) agar dapat memberikan layanan kepada warga, karyawan sektor swasta dan publik.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu di kaji tentang konsep dasar e-government disebabkan karena penerapan e-government terkait dengan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah termasuk kesiapan sumber daya manusia yang memeiliki keahlian serta yang terpenting adalah kesiapan masyarakat memanfaatkan fasilitas e-government dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkannya.