Kementerian agama menggunakan hastag #jaga kebersamaan umat menjadi sebuah core value untuk dapat menciptakan harmonisasi inter dan antar pemeluk agama agar agama tidak lagi di jadikan sebagai tameng untuk menklaim kebenaran kelompok tertentu.
Agama pada hakikatnya selalu universal dalam hukum dan sistem nilai yang dikandungnya. Sistem nilai tersebut yang mendeskripsikan indikator kobenaran universal. Artinya jika pemeluk agama mencapai tahapan tertinggi dari kepercayaan dan keimanannya, maka agama didudukkan bukan sebagai alat untuk menjustifikasi kesalahan orang lain karena sebuah perbedaan.
Dalam sebuah acara di Makassar, Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa agama sudah saatnya dikembalikan pada misi utamanya untuk menciptakan pembaharuan dankemajuan, bukan sebagai alat untuk memecah belah umat. Perlu ada moderasi beragama agar mampu menjadi alat untuk menerjemahkan toleransi dalam realitas. Bagaimanapun juga, toleransi beragama menjadi keharusan pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kecenderungan lahirnya konflik agama, sesungguhnya sudah terjadi pada masa-masa khalifah di dunia Islam. Bahkan era 80 hingga 90-an konflik beragama dan antar agama juga dipertontonkan di Suria, Iran dan hingga kini melebar menjadi konflik politik dankepentingan pada negara-negara terntu.
Indonesia sebagai negara majemuk dengan pemeluk agama dan sistem kepercayaan yang beragam, memang perlu bekerja ekstra untuk menerjemahkan moderasi beragama menjadi lebih membumi. Agama kadangkala digiring menjadi “alat” politik yang justru sangat rentan menciptakan konflik. Belum lagi agama dalam tataran hukum tertentu menjadi pemicu terciptanya gesekan-gesekan diakar rumput.
Pernyataan Said Aqil Syiradj tentang claim kebenaran tentang Imam Masjid harus dari kelompok NU juga bisa jadi dalam pandangan sebagian orang atau kelompok sebagai bentuk interpretasi yang kurang tepat terhadap moderasi beragama. Meskipun pernyataan ini sepertinya tak menimbulkan perdebatan panjang, tetapi dapat saja memicu konflik. Jika tidak, maka pembenaran akan statement tersebut juga dapat saja dilakukan jika didasarkan pada asumsi bahwa semuanya diukur berdasarkan indikator yang dijadikan hujjah atas kebenaran dalam lingkup organisasi NU. Tentu ini tidak seluruhnya bisa benar, jika indikator dan variabelnya menggunakan indikator dan variabel organisasi keagamaan lainnya.
Moderasi beragama berarti membenarkan pemahaman orang lain berdasarkan alat kebenaran yang digunakan kelompok tertentu, dan mengklaim kebenaran atas pemahaman sendiri, tanpa menyalahkan pemahaman dan pengamalan kelompok lainnya. Kondisi ini dapat dijadikan prinsip untuk membangun kebersamaan umat.
Wallahuallam