Pejabat Mata Duitan

Perubahan adalah sebuah keharusan. Ilmu pengetahuan menjadi alat utama dalam membentuk perubahan. Dalam persfektif sosiologi perubahan ini terjadi karena beragam faktor. Yang pasti perubahan merupakan sebuah proses pergeseran dari bentuk awal menjadi bentuk baru. Perubahan sosial misalnya akan membawa pengaruh terhadap perubahan individu dalam hal sistem nilai yang dianut, yang serta merta membentuk sikap dan prilaku individu dalam masyarakat.

Sekarang ini, pada kondisi munculnya efek dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa perubahan pada cara pandang terhadap kehidupan. Seseorang masing-masing merdeka dalam menentukan sistim nilai yang dianutnya dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Bagi sebagian orang, nilai-nilai kultur tetap dipegang teguh menjadi sistim nilai yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dan cara berprilaku. Terdapat beberapa orang yang masih teguh dan istiqamah dalam menganut sistim nilai agama dalam menjalankan kehidupannya.

Akan tetapi karena tuntutan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan menyebabkan beberapa dari sekian banyak orang yang menggeser sistem nilai yang dianutnya, dan bahkan sama sekali melupakan sistem nilai kultur dan agama yang dianutnya. Nilai nilai materialis, pragmatis, hedonis menjadi semakin marak tanpa disadari telah menjadi sebuah sistem nilai yang mengakar dan menggerus sistem nilai agama dan budaya lokal.

Harsono, Rektor UII mengemukakan bahwa kecenderungan masyarakat yang mudah terpedaya untuk secara instant memperoleh kekayaan menjadi gejala yang kuat terhadap pergeseran idealisme seseorang menjadi materialis. Segala sesuatunya sudah berubah dimana ukuran kebenaran hanya dalam bentuk materi (filsafat materialisme). Kondisi ini sungguh sangat berbahaya, bahwa prilaku seseorang dapat saja berubah dengan menjadikan cara berprilaku masyarakat menajdi sangat pragmatis.

Mata Duitan

Kasus jual beli jabatan misalnya, jika ditarik dalam konteks ini, telah menjadi bukti bahwa ukuran atau nilai yang dianut tidak lagi pada esensi jabatan, tetapi lebih pada esensi materi. Seseorang berusaha memperolah jabatan telah bergeser pada nilai-nilai pragmatis. Jabatan kemudian menjadi alat untuk menindas orang lain, menganggap dirinya lebih tinggi statusnya dengan orang lain. Secara otomatis akan membentuk klas sosial yang dulu sangat kental berlaku pada negara-negara yang menganut sistem perbudakan (Weberian).

Jabatan menggiring seseorang berpikir pragmatis untuk menumpuk kekayaan, dan perlahan menggerus esensi dari jabatan tersebut sebagai amanah untuk mensejahterahkan bangsa dan negara. Memperkaya diri sendiri menjadi penciri kuat dari ambisi seseorang untuk memperoleh jabatan tertentu. Prilaku korupsi kemudian menjadi sebuah prilaku yang tidak lagi menjadi aib.

Tanpa sadar seseorang dengan pangkat dan jabatannya lalu membenarkan segala cara untuk memperoleh dan menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan bahkan fenomena ini dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dalam dunia politik dan birokrasi, sudah melahirkan kosa kata baru seperti politik uang, politik transaksional, jual beli suara yang kesemuanya berujung pada uang. Dan ini lahir ketika teori clean government, reinvinting government, program PMPZI dilembaga pemerintah marak dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Lahirlah sosok mata duitan. Mata duitan bisa jadi sudah menjadi core value dari prilaku individu dalam birokrasi bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Duit sudah menjadi ukuran segala-galanya. Memperoleh jabatan dengan uang, menjalankan amanah sebagai pejabat untuk memperoleh uang, menindas orang dengan uang, memperoleh gelar akademik dengan uang, memperoleh penghargaan dengan uang, memperoleh wanita bahkan dengan uang. Semuanya dapat terjadi karena tanpa sadar kita sudah menjadi makhluk yang mata duitan.

Wallahuallam bisshowab

Leave a Reply