eReadiness e-government di Kabupaten Maros

Featured

e-Government

Website Kabupaten Maros

E-Government telah menjadi program prioritas oleh lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah di seluruh dunia, tidak hanya dipandang sebagai proyek pemerintah yang harus diikuti dan menjadi trend di kalangan pemerintahan. Jika menilik definisi   dari   E-government (e-Gov) oleh Bank Dunia (World Bank) yang dimaknai sebagai suatu bentuk penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak  yang  berkepentingan yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari e-government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara (Suaedi, 2010). Oleh karena itu dibutuhkan beragam faktor yang dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan e-government di antaranya adalah desain dan pengembangan e-government, target pengguna, budaya, infrastruktur dan kesiapan masyarakat.

E-government telah diadopsi oleh pemerintah pusat dan daerah sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi,   Media   dan   Informatika)   bahwa   aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance  dan mempercepat  proses demokrasi. Hal ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip paradigma baru new publik manajemen dan new public service  yang mengedepankan kualitas dan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Penegasan tentang urgensi e-government juga didukung dengan Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor 126/M/KI/K/VI/2002 perihan Edaran Pendayagunaan Situs sebagai bentuk keseriusan pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan e-Government juga menjadi dasar hukum pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan program e-Government. melalui Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan e-Government dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12/2012, tentang unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2012 yaitu Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros sebagai SKPD tehnis yang manangani penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peraturan hukum tersebut mempertegas perlunya pelaksanaan e-Government yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi e-Gov.

Di Tahun Anggaran 2012 pembangunan  e-government mulai berjalan efektif sebagai badan publik yang menyediakan,  memberikan,  dan menerbitkan  informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya website resmi pemerintah, www.maroskab.go.id.  Namun, di dalam perkembangannya,  penerapan e-government di Kabupaten Maros ini menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara  maksimal. Permasalahan tersebut justru menjadi faktor pendukung kesuksesan pelaksanaan e-government. Beberapa studi E-Readiness berfokus pada e-kesiapan badan usaha serta beberapa kerangka kerja yang diusulkan oleh organisasi dunia berfokus terutama pada lingkungan yang mendukung (CID, 2000; APEC, 2000; 2001; Economist, 2010; ITU, 2001), komponen kesiapan (e-readiness) (Nasser, Khairalla and Rashed, 2010)yang berfokus pada organisasi bisnis, konsumen dan lingkungan yang kondusif. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlu ada kesiapan pemerintah dalam rangka pelaksanaan e-government.

Berdasarkan  identifikasi berbagai permasalahan  tersebut serta mengingat pentingnya penerapan e-Government   di dalam pelayanan publik, maka perlu ada penelitian tentang kesiapan pemeritnah dalam penerapan e-government di Kabupaten  Maros.  Untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  e-Government  yang telah dilakukan di Kabupaten Maros berkaitan dengan 5 aspek penting mulai daripendanaan, kebijakan, keterampilan dan kesiapan user, infrastruktur dan juga termasuk tingkat kepercayaan masyarakat, di mana hal tersebut memerlukan pengamatan serta pengkajian yang lebih lanjut. baca artikle cara mempercepat internet

Konsep Dasar e-Government

Featured

Pengantar e-government

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berimplikasi pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut berbanding lurus dengan keinginan untuk memanfaatkan secara positif tekhnologi tersebut yang dapat membawa keuntungan dan kemanfaatan yang lebih terhadap aktivitas manusia. Perkembangan tekhnologi yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Implikasi konsep dasar e-government salah satunya adalah dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah melalui e-commerce. Keberhasilan e-Commerce dalam memanfaatkan tekhnologi informasi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengadopsi pemanfaatan teknologi tersebut pada bidang pemerintahan.

Menyoal e-government tidak dapat dipisahkan dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat didunia tekhnologi informasi mesti dimanfaatkan secara baik dan benar dalam rangka memperbesar manfaat dari teknologi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan.  Konsep dasar e-government memerlukan memanfaatkan TI dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan (Chen et al., 2009).

Implementasi e-Government

Pemanfaatan tekhnologi informasi dalam bidang pemerintahan kemudian disebut e-government yang dalam pengembangannya dimaksudkan agara dengan pemanfaatan teknologi akan mebawa manfaat positif yang lebih besar terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bahkan dalam beberapa kajian dan penelitian disebutkan bahwa E-Government telah dianggap sebagai suatu bentuk solusi yang tepat dalam bidang teknologi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan E-Government telah disajikan dan diterapkan di negara-negara di seluruh dunia sebagai salah satu kemajuan yang paling menarik dalam bidang pemerintah sejak pertengahan tahun 1990-an (OECD, 2003).

Pelaksanaan E-Government sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membagi informasi kepada masyarakat kemudian berkembangan kearah yang lebih luas yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan penuh kepada masyarakat. Masyarakat melalui e-Government dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui fasilits yang disediakan oleh pemerintah, dan bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi dari e-government, masyarakat atau publik dapat melakukan interaksi interaktif dengan komponen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Hal ini dapat diwujudkan karena pemerintah dengan E-Government telah menyediakan fasilitas on-line untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat dan sekaligus memberikan layanan interaktif seperti dalam penyusunan kebijakan publik, sosialisasi program pemerintah dan sampai pada pelayanan pembayaran kewajiban pajak dari masyarakat. Inilah yang sebenarnya menjadi dasar utama sehingga penerapan E-Government dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dimana masyarakat dapat dengan bebas memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya.

Interaksi e-Government

Banyak pemerintah, baik yang termasuk di tingkat nasional maupun daerah, memulai berbagai  inisiatif menyangkut penerapan E-Government untuk mengembangkan dan memajukan fungsi online mereka. E-Government berusaha untuk memberikan dan menyediakan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat termasuk dunia bisnis/perusahaan yang menciptkan interaksi timbal balik agar masyarakat dapat memperoleh masukan yang menyangkut kebijakan pemerintah. Beberapa model interaksi dalam konteks e-government telah dikembangkan mulai dari (1) G2C (Government to Citizen), (2) G2B (Government to Business), (3)  G2G (Government to Government), dan (4) G2E (Government to Employee), (Wardiana, 2003).

Tujuan e-government

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah publik (World Bank, 2000). Transformasi ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dielakkan (Jaeger, 2003), dimana sistem implementasi e-government telah menarik minat para peneliti, dan diyakini merupakan salah satu implementasi TI yang paling signifikan dalam menghadapi tantangan transformasi organisasi kedepan (Warkentin et al, 2002;. Marche & McNiven, 2003). Dalam dua belas tahun terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah berusaha mengadopsi e-government sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan kepada warga setiap saat tanpa mengenal batas waktu.  Hampir semua negara, di mana sebagian besar pemerintah dan sejumlah besar pemerintah daerah telah menyediakan website di mana digunakan untuk menerbitkan e-government (Norris & Lloyd, 2006) agar dapat memberikan layanan kepada warga, karyawan sektor swasta dan publik.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu di kaji tentang konsep dasar e-government disebabkan karena penerapan e-government terkait dengan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah termasuk kesiapan sumber daya manusia yang memeiliki keahlian serta yang terpenting adalah kesiapan masyarakat memanfaatkan fasilitas e-government dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkannya.

 

e-Government dan Pelayanan Publik

Featured

e-Government menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif, dan ini telah diterapkan di beberapa negara-negara maju dalam bidang pemerintah sejak tahun 1990-an (OECD 2003). e-Government dalam bidang pemerintahan digunakan untuk memberikan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan penyediaan informasi publik melalui fasilitas online. Informasi publik dan pelayan publik ini juga terkait dengan pengumpulan masukan dari masyarakat terhadap kebijakan tertentu (Demchak dkk, 1998;. Demchak dkk, 2000;. Welch dan Wong 2001, Wong dan Welch 2004). E-government sering dianggap sebagai sarana untuk mempromosikan secara lebih efektif hubungan-hubungan antara intra dan intergovernmental (Ho 2002; Moon 2002).

Pemanfaatan fasilitas e-government merupakan akibat dari perkembangan tekhnologi informasi. Konsep dasar e-government mengacu pada Terminologi paling sederhana yaitu segala sesuatu yang menyangkut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh fungsi-fungsi kepemerintahan. Hal ini juga di maksudkan agar dapat menjadi media untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat oleh pemerintah. Sebuah proyek bersama menyangkut e-government secara global dilakukan oleh American Society for Public Administration (ASPA) dan United Nations Division for Public Economic and Public Administration (UNDPEPA 2011) melakukan pengukuran terhadap kehadiran website yang terdiri dari lima tahap perkembangan yang berbeda pada   egovernment, yaitu: (1) Pemunculan, (2) Pengembangan, (3) Interaktif, (4) Transaksional, dan (5) Penggabungan

Dengan demikian maka untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan e-government dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah dapat diukur melalui lima tahapan tersebut.

Tahap Pemunculan e-government

Tahapan ini ditandai dengan pemunculan atau pembuatan website online resmi pemerintah. Website ini menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebutuhan layanan publik oleh pemerintah.

Tahap Pengembangan e-government,

Tahapan ini merupakan tahapan pengebangan dari tahap kpertama dimana website pemerintah menjadi lebih banyak menyajikan informasi di dalam website tersebut dengan harapan dapat terjadi interkasi yang lebih dinamis.

Tahap interaktif e-government

Tahapan ini sebagai tahapan dimana masyarakat dan pemerintah telah berinteraktif dengan menggunakan fasilitas website dimana pengguna atau masyarakat dapat men-download formulir dan berkomunikasi dengan pegawai pemerintah di internet.

Tahap Transaksional e-government

Tahpan ini terwujud jika para pengguna atau masyarakat dapat melakukan transaksi via online seperti dalam melakukan pembayaran layanan dan melakukan kegiatan serupa lainnya secara online.

Tahap penggabungan e-government

Tahapan penggabungan merupakan tahap akhir dari e-government,   ketika misalnya e-services yang terintegrasi melintasi batas-batas administratif (ASPA dan UNDPEPA 2001: 2).